Home / indonesia / Ahok: Setuju RUU Pengampunan Koruptor Dengan Syarat Pembuktian Harta Terbalik

Ahok: Setuju RUU Pengampunan Koruptor Dengan Syarat Pembuktian Harta Terbalik

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan sebuah usulan RUU Pengampunan Nasional untuk para pengemplang pajak. Menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok), boleh saja koruptor mendapatkan pengampunan asalkan ke depannya yang bersangkutan bersedia membuktikan harta kekayaan yang dimiliki.

Di Balai Kota Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat Jumat (9/10) Ahok mengatakan kalau boleh saja ada pemutihan atau pengampunan koruptor, namun harus disampaikan juga ke depannya meski ada pembuktian terbalik soal harta pejabat. Ahok membolehkan rekonsiliasi pengampunan koruptor, namun nantinya sang pejabat harus dapat mengumumkan hartanya darimana dan tak hanya berapa. Ahok menilai hal ini baru adil karena akan kacau bila telah mendapat pengampunan namun korupsi lagi.

Mantan anggota Komisi II DPR tersebut menilai jika pengampunan koruptor juga harus memiliki batasan waktu semisal pengampunan berlaku sampai dengan 1998. Namun Ahok meminta setelah itu para pejabat dapat membuktikan harta yang dimiliki dan pajak yang harus dibayar setelah pemutihan harus sesuai.

Seperti yang diketahui, sebelumnya anggota DPR fraksi PDI-P Hendrawan Supratikno sempat menjelaskan dengan rinci perihal diterapkannya RUU Pengampunan Nasional dimana hal ini dimaksudkan untuk mengutip pajak tanpa mempermasalahkan sumber harta tersebut dari kejahatan korupsi atau yang lain.

About admin