Home / Uncategorized / Hakim Kusno Menjelaskan Gugatan Praperadilan

Hakim Kusno Menjelaskan Gugatan Praperadilan

Hakim Kusno Menjelaskan Gugatan Praperadilan – Hakim Kusno menjelaskan bahwa gugatan praperadilan yg diserahkan Ketua nonaktif DPR Setya Novanto kepada Komisi Pemberantasan Korupsi gugur.

Kusno memberikan hal semacam tersebut, dalam sidang putusan praperadilan di ruangan sidang paling utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (14/12/2017) .

” Menentukan, menjelaskan permohoan praperadilan yg diserahkan oleh Pemohon (Setya Novanto) praperadilan gugur, ” kata Kusno.

Salah satunya pertimbangannya, praperadilan itu gugur sehabis persidangan pokok perkara persoalan korupsi project e-KTP, dimana Novanto duduk sebagai terdakwa, udah mulai dicek di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

Dia mengacu Pasal 82 Ayat 1 Huruf d Undang-Undang Nomer 8 Th. 1981 (KUHAP) menjelaskan bahwa ” dalam soal satu perkara telah mulai dicek oleh pengadilan negeri, dan pengecekan berkenaan permohonan terhadap praperadilan belum pula tuntas, jadi permohonan itu gugur ” .

Menurut Hakim Kusno, peraturan itu udah diperjelas pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) no 102/PUU-XIII/2015.

” Membebankan cost perkara terhadap pemohon sebesar nihil, ” papar Kusno, sambil mengetok palu.

” Jadi sekian penetapan telah saya bacakan pada hakikatnya hukum positif telah terang, permintaan praperadilan dinyatakan gugur serta kepada praperadilan ini telah tdk memungkin sekali lagi diserahkan usaha hukum, ” papar Kusno.

Jaksa KPK diawalnya telah membacakan dakwaan kepada Setya Novanto. Eks Ketua Fraksi Golkar itu didakwa menyalahgunakan kewenangan sebagai anggota DPR dalam project pengadaan ktp berbasiskan elektronik.
Perbuatan Novanto itu membuat kerugian negara Rp 2, 3 triliun, dari keseluruhan nilai project Rp 5, 9 triliun itu.

” Terdakwa melaksanakan atau ikut serta melaksanakan perbuatan melawan hukum, ” papar jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Irene Putrie selagi membaca surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/12/2017) .

Menurut jaksa, Novanto dengan cara segera atau tdk segera mengintervensi sistem penganggaran juga pengadaan barang serta layanan dalam project e-KTP th. 2011-2013.

Penyalahgunaan kewenangan itu dijalankan Ketua nonaktif DPR itu buat untungkan sendiri, juga memperkaya orang yang lain serta korporasi.

Novanto didakwa udah memperkaya sendiri jumlah 7, 3 juta dollar AS atau lebih kurang Rp 71 miliar (kurs th. 2010) dari project pengadaan ktp berbasiskan elektronik (e-KTP) .

Duwit 7, 3 juta dollar AS itu datang dari perusahaan anggota konsorsium yg berencana dimenangkan dalam lelang project e-KTP.

Tidak cuman itu, Novanto juga diperkaya dengan mendapatkan arloji merk Richard Mille seri RM 011 seharga 135. 000 dollar AS atau lebih kurang Rp 1, 3 miliar (kurs 2010) .

Novanto didakwa tidak mematuhi Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomer 31 Th. 1999 sama seperti dirubah dalam UU Nomer 20 Th. 2001 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1.

About admin