Home / Uncategorized / KPK Kembali Periksa Tentang Tindak Pidana Korupsi

KPK Kembali Periksa Tentang Tindak Pidana Korupsi

KPK Kembali Periksa Tentang Tindak Pidana Korupsi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa Andi Agustinus dengan sebutan lain Andi Narogong dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket aplikasi Kartu Isyarat Masyarakat berbasiskan No Induk Kependudukan dengan cara nasional (e-KTP) 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.

” Yg terkait di cek sebagai tersangka dalam persoalan proyek pengadaan e-KTP, ” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (17/4/2017), seperti di kabarkan Pada.

Dalam penyidikan persoalan e-KTP itu, KPK juga dijadwalkan periksa dua saksi utk tersangka Andi Narogong.

Dua saksi itu, seseorang wiraswasta bernama Karna Brata Lesmana serta pegawai Tubuh Pengkajian serta Aplikasi Technologi (BPPT) Perekayasa Muda Sektor TIK Tri Sampurno.

Dalam persidangan e-KTP, KPK udah masuk pada langkah pembuktian tentang isyarat penyimpangan yg berjalan saat sistem pengadaan proyek itu.

Menurut Febri, konstruksi besar dari perkara ini merupakan pertama tentang rencana aturan dengan semua kabar yg udah diungkapkan pada persidangan terlebih dahulu serta yg ke dua pada langkah pengadaan.

” Kami dapat mulai tunjukkan, Jaksa Penuntut Umum dapat mulai tunjukkan isyarat penyimpangan yg berjalan pada sistem pengadaan itu, semestinya berapa aktor juga masih tetap tentang dengan sistem penganggaran dikarenakan ada aktor-aktor yg dikira mengawal aturan sampai implementasi proyek e-KTP ini, ” ucap Febri.

Terdakwa dalam persoalan ini merupakan Direktur Jenderal Kependudukan serta Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman serta Petinggi Pembuat Prinsip pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Atas tingkah lakunya, Irman serta Sugiharto didakwa menurut pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No. 31 Th. 1999 sama seperti udah di ubah dengan UU No. 20 Th. 2001 perihal Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur perihal orang yg tidak mematuhi hukum, menyalahgunakan kewenangan, peluang atau media yg ada kepadanya jabatan atau kedudukan maka mampu merugikan keuangan serta perekonomian negara serta memperkaya sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara optimal 20 th. denda paling banyak Rp1 miliar.

KPK juga udah memastikan pebisnis Andi Agustinus dengan sebutan lain Andi Narogong serta eks Anggota Komisi II DPR RI 2009-2014 Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani sebagai tersangka dalam perkara itu.

Andi disangkakan pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No. 31 Th. 1999 sama seperti udah di ubah dengan UU No. 20 Th. 2001 perihal Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara optimal 20 th. denda paling banyak Rp1 miliar.

Sesaat Miryam S Haryani disangkakan tidak mematuhi Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang No 31 th. 1999 sama seperti di ubah dengan Undang-Undang No 20 th. 2001 perihal pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal itu mengatur perihal orang yg berencana tdk berikan info atau berikan info yg tdk benar dengan ancaman pidana paling lama 12 th. serta denda paling banyak Rp600 juta.

About admin