Home / Uncategorized / Meutya Hafid : Kebebasan Pers Indonesia Sudah Diakui Dunia

Meutya Hafid : Kebebasan Pers Indonesia Sudah Diakui Dunia

Meutya Hafid : Kebebasan Pers Indonesia Sudah Diakui Dunia – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid menuturkan kalau digelarnya peringatan hari kebebasan pers dunia di Jakarta memperlihatkan ada pernyataan dunia internasional bakal penambahan kebebasan pers di Indonesia. Pernyataan ini mutlak teristimewa pasca-Reformasi, Indonesia senantiasa jadi negara paling depan dalam kebebasan pers di area Asia Tenggara.

” Peringatan hari kebebasan pers dunia yang th. ini diperingati di Indonesia, memperlihatkan ada pernyataan dunia internasional bakal penambahan kebebasan pers di Indonesia, ” kata Meutya pada wartawan di Jakarta, Rabu (3/5/2017).

Tapi demikianlah mesti disadari kalau terdapat banyak tantangan yang dihadapi dunia kebebasan pers di Indonesia waktu ini. ” Indonesia hadapi beraneka tantangan dalam kebebasan pers, dimulai dengan kurang sadarnya beraneka pihak bakal pekerjaan jurnalis dan limitasi dalam menulis. Limitasi kebebasan menulis, sebagai akibat tak segera dari penambahan tehnologi serta akibat dari jadi tambah mudahnya penduduk terhubung internet, ” kata politikus Partai Group Karya itu.

Tapi sayangnya, kata Meutya, penambahan tehnologi menimbulkan beraneka persoalan, diantaranya penambahan laporan penduduk bakal tulisan seorang di medsos. Menurut data Aliansi Jurnalis Mandiri (AJI) Indonesia, lebih kurang 85 orang terserang masalah Undang-Undang ITE dikarenakan di kira sudah mencemarkan nama baik serta melaksanakan penghinaan. Bahkan juga jumlah 5 orang dipenjara akibat persoalan itu.

” Komisi I DPR RI, sebagai instansi yang mengawasi pemerintah dalam penegakan kebebasan pers di Indonesia, sudah lakukan revisi pada Undang-Undang ITE, teristimewa Pasal 27 ayat (3), yang merubah hukuman dari diawalnya 6 th. jadi 4 th.. Jadi penduduk yang di kira melaksanakan pelanggaran pasal itu tak segera dipenjara. Kami juga memohon penduduk biar lebih waspada dalam bikin beraneka tulisan di medsos, ” kata Meutya.

Tdk penat Meutya mengingatkan biar kebebasan pers di Indonesia senantiasa ditanggung oleh pemerintah. ” Dikarenakan pers sebagai pilar ke lima demokrasi. Tak ada pers tiada pemerintah yang demokratis. Tapi demikianlah kebebasan pers mestinya bertanggungjawab, kebebasan pers yang bertanggungjawab bakal menimbulkan penduduk yang terdidik serta bertanggungjawab, ” tutup dia.

About admin