Home / berita umum / Pelengkapan Dokumen Harus Di Lengkapi Calon Peserta

Pelengkapan Dokumen Harus Di Lengkapi Calon Peserta

Pelengkapan Dokumen Harus Di Lengkapi Calon Peserta – Komisi Penentuan Umum (KPU) memandang perlu kelengkapan dokumen buat calon presiden serta calon wakil presiden peserta Pemilihan presiden 2019. Komisioner KPU Viryan Aziz menjelaskan, dokumen itu terdiri dalam dokumen pendidikan dsb.

” Ya dokumen penyalonan. Dapat disaksikan, dimulai dari (dokumen) pendidikan (dsb), ” kata Viryan, Senin (6/8/2018).

Tapi, ia tidak menuturkan dengan cara detail berkenaan dokumen itu. Ia lantas mengemukakan, keterangan terperinci berkenaan dokumen prasyarat pencapresan bisa disaksikan pada blog sah KPU.

” Detailnya dapat disaksikan di pengumunan kita itu lho, kan telah ditebar, ” paparnya.

Prasyarat dokumen pencapresan tercantum didalam Klausal 10 Ketetapan KPU (PKPU). Ada 2 angka dengan sejumlah point lagi di dalamnya.

Selanjutnya isi Klausal 10 PKPU 22/2018 mengenai dokumen beberapa syarat pendaftaran capres-cawapres.

Klausal 10
(1) Dokumen beberapa syarat Akan Pasangan Calon sama seperti disebut dalam Klausal 9 yg harus diungkapkan terhadap KPU mencakup :

a. Surat pengakuan bermaterai cukuplah yg menjelaskan jika Akan Pasangan Calon :

1. bertakwa terhadap Tuhan Yg Maha Esa ;
2. setia terhadap Pancasila jadi Basic Negara, Undang-Undang Basic Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta harapan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 ;
3. tak sempat terima kewarganegaraan berbeda atas kehendaknya sendiri ;
4. tak sempat mengkhianati negara dan tak sempat kerjakan tindak pidana korupsi serta tindak pidana berat yang lain ;
5. tak sempat kerjakan perbuatan tercela ;
6. sedang tidak dicalonkan jadi anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, serta/atau DPRD ;
7. belumlah sempat menjabat jadi Presiden atau Wakil Presiden sepanjang 2 (dua) periode ;
8. bersedia diusulkan jadi Akan Pasangan Calon ;
9. akan tidak mengundurkan diri jadi Pasangan Calon ;
10. mengundurkan diri jadi petinggi negara, yg tidak bisa ditarik kembali ;
11. mengundurkan diri jadi anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Pegawai Negeri Sipil semenjak diputuskan jadi Pasangan Calon ;
12. mengundurkan diri jadi karyawan atau petinggi Tubuh Usaha Punya Negara, Tubuh Usaha Punya Daerah, atau Tubuh Usaha Punya Desa semenjak diputuskan jadi Pasangan Calon ;
13. sudah ajukan permintaan izin terhadap Presiden buat gubernur, wagub, bupati,
wakil bupati, wali kota, serta wakil wali kota, diperlengkapi dengan surat izin ; dan
14. bersedia kerjakan pengecekan kesehatan serta terima hasil yg di keluarkan oleh Tim
Pemeriksa Kesehatan yg sudah ditunjuk, yg di tandatangani oleh Akan Pasangan Calon dengan gunakan formulir Tipe BB-1 PPWP ;

b. Surat info rumah Akan Pasangan Calon dari kepala kelurahan atau desa/sebutan berbeda ;

c. Surat info Akan Pasangan Calon tercatat jadi Pemilih yg di tandatangani asli oleh Ketua PPS dan cap basah PPS, atau surat info dari KPU/KIP Kabupaten/Kota ;

d. Daftar histori hidup, profil singkat, serta rekam jejak Akan Pasangan Calon, dibikin serta di tandatangani oleh Akan Pasangan Calon serta Pimpinan Partai Politik atau Campuran Partai Politik yg menganjurkan Pasangan Calon dengan gunakan formulir Tipe BB-2 PPWP ;

e. Bukti sinyal terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Petinggi Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi ;

f. Surat info perihal kewarganegaraan Akan Pasangan Calon serta suami/istri Akan Pasangan
Calon dari Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia ;

g. Surat info catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yg menjelaskan Akan Pasangan Calon :
1. tak sempat mengkhianati negara ; dan
2. tak berperan organisasi terlarang serta Pergerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia ;

h. Surat info dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga tempat berada Akan Pasangan Calon yg menjelaskan jika Akan Pasangan Calon :
1. sedang tidak dinyatakan pailit menurut putusan pengadilan ;
2. sedang tidak punya tanggungan utang dengan cara perseorangan serta/atau dengan cara tubuh hukum
sebagai tanggung jawabnya yg merugikan keuangan negara ; dan
3. tak sempat dijatuhi pidana penjara menurut putusan pengadilan yg sudah mendapatkan kebolehan hukum terus ;

i. Fotocopy Kartu Sinyal Masyarakat elektronik Akan Pasangan Calon serta suami/istri Akan Pasangan
Calon ;

j. Fotocopy akta kelahiran atau surat kenal lahir Penduduk Negara Indonesia Akan Pasangan Calon dan
suami/istri Akan Pasangan Calon, yg sudah dilegalisasi oleh lembaga yg berwenang ;

k. Fotocopy Ijazah/Surat Sinyal Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat info berpenghargaan sama seperti Ijazah/Surat Sinyal Tamat Belajar, syahadah, atau sertifikat yg dilegalisasi oleh intansi yg berwenang ;

l. Fotocopy kartu Nomer Pokok Harus Pajak atas nama akan calon, serta sinyal bukti pengiriman atau
penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak pendapatan harus pajak orang pribadi atas nama akan calon, sepanjang 5 (lima) tahun paling akhir atau semenjak akan calon berubah menjadi harus pajak, serta sinyal bukti tak punya tunggakan pajak dari Kantor Service Pajak tempat Akan Pasangan Calon yg mengenai tercatat ; dan

m. Salinan bikin serasi poto berwarna paling baru akan calon memiliki ukuran 4 x 6 cm (4x enam sentimeter) sejumlah 1 (satu) lembar, bersama-sama salinan digitalnya, yang disebut poto paling akhir yg diambil sangat lamban 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran Pasangan Calon.

(2) Dalam soal akan calon menuliskan histori pendidikan tinggi dalam histori hidup, akan calon yg mengenai harus memasukkan fotocopy ijazah perguruan tinggi yg dilegalisasi oleh petinggi yg berwenang di perguruan tinggi yg mengenai.

About admin