Home / berita umum / Pemprov Jabar Siap Pertahankan Kantor DKPP

Pemprov Jabar Siap Pertahankan Kantor DKPP

Pemprov Jabar Siap Pertahankan Kantor DKPP – Kisruh sengketa tempat Kantor Dinas Ketahanan Pangan serta Peternakan (DKPP) Jawa barat pada Pemprov dengan pihak yang mengakui menjadi pakar waris kembali memanas. Pada Senin (1/10/2018) pagi pihak pakar waris dibantu grup organisasi penduduk kuasai kantor itu.

Permasalahan sengketa tempat Kantor DKPP pada Pemprov Jawa barat dengan pakar waris Raden Adikusumah terjadi semenjak 1989 yang lalu. Pemprov digugat oleh pihak pakar waris yang mengakui pemilik resmi tempat yang berada di Jalan Ir H Djuanda,Nomer 385, Kota Bandung.

Pada Minggu (30/9/2018) pihak pakar waris coba menempati serta lakukan penyegelan pada kantor itu. Pasalnya mereka terasa mempunyai hak atas tempat sama dengan putusan Pengadilan Negeri Bandung pada 2 Juni 2016 kemarin.

Sesaat Pemprov Jawa barat juga mempunyai hak atas tempat berdasar pada sertifikat hak gunakan Nomer 17/Kelurahan Dago atas Nama Pemprov Jawa barat menjadi sinyal bukti kepemilikan yang resmi seperti ditegaskan dalam Masalah 32 ayat (1) Permen Nomer 24/1997 mengenai Pendaftaran Tanah.

Pada Senin (1/10/2018) pagi, pihak pakar waris bersama dengan anggota ormas tidak mengijinkan beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk masuk ke kantor. Menurut salah seseorang juru parkir yang malas dijelaskan namanya mengutarakan, beberapa pegawai cuma dapat bergabung diluar gerbang.

“Sesudah itu, jam 08.30 WIB beberapa pegawai pada akhirnya dapat masuk. Tetapi tidak tahu apakah masuk ke kantor atau di belakang saya tidak tahu,” tuturnya, waktu didapati di tempat.

Berdasar pada pantauan di lapangan, kegiatan di kantor DKPP Jawa barat tampak sepi. Beberapa anggota ormas dari Manggala Garuda Putih tampak berjaga-jaga di ruang kantor itu. Sesaat aparat kepolisian tampak berjaga di ruang luar kantor untuk mengamankan keadaan.

Beberapa banner berisi beberapa imbauan serta info dari pihak pakar waris tertempel dibagian pintu utama, pintu gerbang serta tempat yang lain. Sejumlah besar banner itu bertuliskan ‘Tanah serta Bangunan Ini Punya Pakar Waris R Adi Kusumah’.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengakui sudah memerintah Sekda Jawa barat Iwa Karniwa untuk mengatasi permasalahan ini. Proses hukum berkaitan sengketa tempat masih tetap berjalan, hingga dia ingin semua pihak dapat sama-sama menghargai.

“Sekda tengah pengaturan dengan aparat keamanan ini hari, mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik. Sebab proses hukum kita ada PK 2 (peninjauan kembali). Saat proses hukum ini berjalan, kita sama-sama hormati,” katanya.

Sekda Jawa barat Iwa Karniwa menyatakan, akan sekuat tenaga menjaga asset negara itu. Pihaknya juga mempunyai bukti-bukti resmi kepemilikan asset Kantor DKPP Jawa Barat.

“Untuk Disnak insya allah kita terutamanya dari Disnak, Satpol PP, ataupun pihak berkaitan serta BPN, jika statusnya resmi masih tetap punya Pemprov. Kita telah mengemukakan perihal ini pada pihak berkaitan untuk dapat menolong menjaga asset negara,” katanya.

Pihaknya juga mengakui mempunyai bukti baru yang tengah disusun menjadi bukti kepemilikan asset itu. Bukti baru itu tengah disusun untuk nanti dikatakan ke Mahkamah Agung.

“Ada novum baru (bukti baru yang tengah kita susun untuk kita teruskan ke Mahkamah Agung. Mengapa tidak dapat dilakukan sebab salah persil. Kronoliginya juga dikatakan ke pihak berkaitan,” tutur Iwa.

About admin