Home / berita umum / Seratusan Warga Minta Pemkot Medan Bertanggung-Jawab Atas Pemasangan Plang Nama Jalan

Seratusan Warga Minta Pemkot Medan Bertanggung-Jawab Atas Pemasangan Plang Nama Jalan

Seratusan Warga Minta Pemkot Medan Bertanggung-Jawab Atas Pemasangan Plang Nama Jalan – Seratusan masyarakat Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia, berunjuk perasaan di muka Gedung DPRD Kota Medan, Jumat (4/1). Mereka protes pemasangan plang nama jalan di lingkungan mereka.

Sebagai masalah, plang itu dibarengi tulisan jika jalan itu berstatus jalan ksatrian TNI AU. Masyarakat terasa hal tersebut bentuk teror, sebab sampai kini masyarakat disana memang bersengketa dengan TNI AU berkaitan kepemilikan tempat.

Memprotes dikerjakan masyarakat yang mengatasnamakan Komunitas Penduduk (Formas) Sari Rejo. Pengunjuk perasaan membawa poster hujatan atas aksi itu. Mereka pun membawa plang nama jalan yang bertuliskan status jalan ksatrian TNI AU.

“Ini spontan. Kami jengkel sebab tempo hari ada pemasangan plang nama jalan itu. Walau sebenarnya sampai kini jalan itu tercatat statusnya jalan kota,” kata Pahala Napitupulu, koordinator Formas Sari Rejo.

Pahala menuturkan plang nama jalan itu dipasang pada Kamis (3/1) seputar jam 16.00 WIB. Keseluruhan ada 15 plang bertuliskan nama jalan berstatus jalan ksatrian TNI AU yang dibangun. Akan tetapi semua telah dicabut masyarakat.

“Itu bukan lokasi kesatrian, bukan tanah TNI AU, tetapi permukiman penduduk,” tuturnya.

Pahala mengatakan penduduk sudah memenangi sengketa tempat itu di Mahkamah Agung (MA). Akan tetapi TNI AU masih terasa tempat itu punya mereka.

“Kami janganlah ditakut-takuti lewat cara semacam ini. Jika terasa mempunyai tempat itu, ya gugatlah ketetapan MA itu, janganlah kita ditakut-takuti,” ucap Pahala.

Pengunjuk perasaan menuntut Pemkot Medan untuk bertanggungjawab dengan pemasangan plang nama jalan itu. “Kami jadi menduga-duga ada apakah Pemko dengan TNI AU. Bagaimana penganggarannya ini, dapat muncul dugaan-dugaan,” ucap Pahala.

Sengketa tempat seluas 260 hektare di Sari Rejo berlangsung semenjak sekian tahun kemarin. Masyarakat telah berkali-kali berunjuk perasaan menuntut penerbitan sertifikat tempat sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) No 229 K/Pdt/1991 tanggal 18 Mei 1995. Sesaat pihak TNI AU menampik klaim masyarakat atas tempat itu serta meregistrasinya menjadi asset negara pada 1997.

Sengketa tempat ini juga sempat menyebabkan kekacauan. Beberapa orang terluka dalam demonstrasi waktu lalu.

About admin